Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Struktur

Setelah membaca awal Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada postingan sebelumnya, kali ini SintaPosmaria.blog menerawang peraturan tersebut berdasarkan struktur penyusunan-nya. Hal ini penting ketika ingin membaca secara komprehensif seseorang harus lebih paham dulu isi buku secara utuh, khususnya buat penulis. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 atau disingkat Perpres 16-2018, terdiri… Read More Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Struktur

Perpres 16 Tahun 2018: Mencermati Peraturan Pengadaan Pemerintah Terbaru #02

Posting terdahulu perihal Perpres 16-2018 perihal peran penting pengadaan dan mengapa terbit peraturan tersebut. Peran penting inilah yang menyebabkan peraturan pengadaan diformulasikan kembali agar pembangunan menyeluruh lebih dapat dirasakan dampak positifnya. Hal ini tidak berarti peraturan yang lama gagal, namun peraturan lama kemungkinan harus lebih diperbaiki di satu sisi dan sisi-sisi lainnya sehingga peran penting… Read More Perpres 16 Tahun 2018: Mencermati Peraturan Pengadaan Pemerintah Terbaru #02

Perpres 16 Tahun 2018: Mencermati Peraturan Pengadaan Pemerintah Terbaru #01

Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah telah terbit pada pertengahan bulan Maret 2018. Perpres PBJ terbaru yang menggantikan peraturan lama ini telah ditunggu-tunggu oleh insan pengadaan sejak berapa tahun lalu. Sejak tahun 2015, telah ada konsep perubahan peraturan PBJ ini. Penantian yang cukup lama sejak Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan… Read More Perpres 16 Tahun 2018: Mencermati Peraturan Pengadaan Pemerintah Terbaru #01

Sistem Manajemen Terintegrasi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR

Artikel ini merupakan review awal penulis perihal pembelajaran pendidikan dan latihan tentang Sistem Manajemen Mutu beberapa waktu lalu, pada akhir Januari sampai awal Februari tahun ini. Review ini dimaksudkan agar penulis tetap dapat me-refresh pelajaran yang telah terima sekaligus berbagi kepada yang berminat untuk mempelajari pengetahuan ini. Saat ini diperkenalkan sebuah sistem baru yaitu Sistem… Read More Sistem Manajemen Terintegrasi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR

Billing Rate Konsultan: Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa standar remunerasi minimal tenaga ahli jasa konstruksi ditetapkan oleh Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka terbitlah Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa… Read More Billing Rate Konsultan: Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi

Arah Kebijakan PBJP Kementerian PUPR TA 2018

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 diselenggarakan rapat koordinasi Unit Layangan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan Kementerian PUPR. Rapat koordinasi bertempat di Auditorium Kementerian PUPR dan dibuka oleh Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono. Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi kebijakan strategi dan menyamakan langkah kegiatan ULP dan Pokja di… Read More Arah Kebijakan PBJP Kementerian PUPR TA 2018