Menyusun Spesifikasi

Hari Rabu ini, tanggal 30 Januari 2019, saya kembali mendapat kesempatan menjadi fasilitator online course melalui webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), setelah sebelumnya pada akhir tahun lalu menjadi orang pertama di Indonesia menjadi fasilitator online course Bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga yang sama dengan tema “Menyusun Rancangan Kontrak Konstruksi“. Pada kali… Read More Menyusun Spesifikasi

PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba

Kegalauan dan kegelisahan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi konstruksi di lingkungan pemerintahannya semakin menyeruak di antara kalangan insan Pengadaan Barang/Jasa di negeri tercinta ini. Hal ini dikarenakan amanat Perpres terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres 16 – 2018, menyatakan bahwa pengaturan pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatur lebih lanjut… Read More PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba

Pembangunan Bangunan Gedung Negara: PermenPUPR 22 – 2018

Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara telah usai masa lakunya. Peraturan Menteri pengganti yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang sekilas penuli lihat perihal metode penyelesaian pekerjaan (project delivery method). Begitu juga perihal bagaimana… Read More Pembangunan Bangunan Gedung Negara: PermenPUPR 22 – 2018

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi

Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PUPR dilaksanakan hari ini, Selasa, tanggal 30 Oktober 2018. Melalui rakor ini disosialisasikan juga perubahan pengaturan perihal kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi. Pada rapat ini juga terdapat materi perihal pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari Kejaksaan RI. Seperti halnya tahun lalu dengan acara yang… Read More Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi

Mengintip Perubahan PermenPUPR No. 31 Tahun 2015

Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diikuti peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Peraturan LKPP No. 7 sampai dengan No. 19 tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanan Perpres 16 tahun 2018 tersebut. Berikut adalah peraturan pelaksanaan Pepres 1618: Peraturan Lembaga No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa… Read More Mengintip Perubahan PermenPUPR No. 31 Tahun 2015

Spesifikasi Umum Jalan 2018

Spesifikasi Umum bidang Jalan dan Jembatan tahun 2010 yang merupakan Spesifikasi Jalan terdahulu, setelah mengalami tiga kali revisi, akhirnya tergantikan oleh Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. Hal ini dinyatakan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No. 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. Spesifikasi… Read More Spesifikasi Umum Jalan 2018

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres 16 – 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan tujuan penyelenggaraan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada Pasal 4 adalah sebagai berikut: Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia atau (value for money) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha… Read More Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TKDN: Pedoman Perhitungan Mandiri TKDN (Bagian #1)

Artikel akan dibagi dua bagian, dimana bagian pertama dengan topik Pengantar TKDN merupakan gambaran global perihal P3DN dan TKDN. Sedangkan bagian kedua perihal Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah. PENGANTAR TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri dapat didefinisikan dengan seberapa besar komponen dalam negeri yang terdapat pada suatu produk atau jasa dan… Read More TKDN: Pedoman Perhitungan Mandiri TKDN (Bagian #1)

Evaluasi Kualifikasi: SBU Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. 595/SE/DK/2018 tentang Tata Cara Evaluasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR, yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2018, semakin jelas dan tegas bagaimana cara mengevaluasi SBU yang sering dipertanyakan baik oleh Pokja ULP dan… Read More Evaluasi Kualifikasi: SBU Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi