Spesifikasi Umum Jalan 2018: Revisi 01

Spesifikasi Umum Jalan yang merupakan spesifikasi pekerjaan jalan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2018 mengalami perubahan atau revisi. Artikel sebelumnya perihal Spesifikasi Jalan 2018 dapat dilihat pada post dengan judul Spesifikasi Umum Jalan 2018. Perubahan ini sehubungan dengan perkembangan teknologi bidang jalan dan jembatan dan dalam rangka memperjelas acuan dalam pengukuran… Read More Spesifikasi Umum Jalan 2018: Revisi 01

Advertisements

Pengenalan dan Pembacaan Peta

PETA merupakan hal dasar penting dalam pekerjaan konstruksi. Sebagian besar pekerjaan konstruksi sangat membutuhkan peta. Minimal peta lokasi, yang menunjukkan keberadaan lokasi pekerjaan. Seorang engineer harus paham membaca peta. Namun, ada saja yang mungkin menganggap enteng keberadaan peta pada pekerjaan konstruksi. Menganggap bahwa peta merupakan produk atau hasil pekerjaan yang tidak perlu dipahami atau dipelajari… Read More Pengenalan dan Pembacaan Peta

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pekerjaan Konstruksi

Tujuan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa salah satunya adalah mendorong Pengadaan yang Berkelanjutan (Sustainability Procurement). Seperti yang telah disampaikan pada posting Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan yang Berkelanjutan merupakan pengadaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Namun, posting kali ini lebih mengemukakan dan menjabarkan dasar pengelolaan lingkungan hidup pada paket-paket pengadaan barang/jasa khususnya pekerjaan konstruksi.… Read More Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pekerjaan Konstruksi

K3 Konstruksi: Dasar Manajemen

Pengaturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: Aspek legal Aspek administratif Aspek teknis operasional Landasan Hukum Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Aspek Legal) Undang-Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang… Read More K3 Konstruksi: Dasar Manajemen

UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Setelah artikel sebelumnya UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01, penulis kembali menyempatkan untuk membaca lanjutan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Posting kali ini hanya untuk satu bab pada UU No. 2 tahun 2017, yaitu Bab V tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari dua… Read More UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01

Tujuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diterbitkan menggantikan UU No. 18 tahun 199 adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi dan penjaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum sektor jasa konstruksi. Sekilas cerita UU No. 2 tahun 2017 dan unduhan dokumen beserta paparan sosialisasi dapat… Read More UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01

PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba

Kegalauan dan kegelisahan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi konstruksi di lingkungan pemerintahannya semakin menyeruak di antara kalangan insan Pengadaan Barang/Jasa di negeri tercinta ini. Hal ini dikarenakan amanat Perpres terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres 16 – 2018, menyatakan bahwa pengaturan pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatur lebih lanjut… Read More PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba

Pembangunan Bangunan Gedung Negara: PermenPUPR 22 – 2018

Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara telah usai masa lakunya. Peraturan Menteri pengganti yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang sekilas penuli lihat perihal metode penyelesaian pekerjaan (project delivery method). Begitu juga perihal bagaimana… Read More Pembangunan Bangunan Gedung Negara: PermenPUPR 22 – 2018

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi

Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PUPR dilaksanakan hari ini, Selasa, tanggal 30 Oktober 2018. Melalui rakor ini disosialisasikan juga perubahan pengaturan perihal kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi. Pada rapat ini juga terdapat materi perihal pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari Kejaksaan RI. Seperti halnya tahun lalu dengan acara yang… Read More Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi

Mengintip Perubahan PermenPUPR No. 31 Tahun 2015

Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diikuti peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Peraturan LKPP No. 7 sampai dengan No. 19 tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanan Perpres 16 tahun 2018 tersebut. Berikut adalah peraturan pelaksanaan Pepres 1618: Peraturan Lembaga No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa… Read More Mengintip Perubahan PermenPUPR No. 31 Tahun 2015