PETA merupakan hal dasar penting dalam pekerjaan konstruksi. Sebagian besar pekerjaan konstruksi sangat membutuhkan peta. Minimal peta lokasi, yang menunjukkan keberadaan lokasi pekerjaan. Seorang engineer harus paham membaca peta. Namun, ada saja yang mungkin menganggap enteng keberadaan peta pada pekerjaan konstruksi. Menganggap bahwa peta merupakan produk atau hasil pekerjaan yang tidak perlu dipahami atau dipelajari… Read More Pengenalan dan Pembacaan Peta
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Setelah artikel sebelumnya UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01, penulis kembali menyempatkan untuk membaca lanjutan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Posting kali ini hanya untuk satu bab pada UU No. 2 tahun 2017, yaitu Bab V tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari dua… Read More UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02
Tujuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diterbitkan menggantikan UU No. 18 tahun 199 adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi dan penjaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum sektor jasa konstruksi. Sekilas cerita UU No. 2 tahun 2017 dan unduhan dokumen beserta paparan sosialisasi dapat… Read More UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01
Kegalauan dan kegelisahan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi konstruksi di lingkungan pemerintahannya semakin menyeruak di antara kalangan insan Pengadaan Barang/Jasa di negeri tercinta ini. Hal ini dikarenakan amanat Perpres terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres 16 – 2018, menyatakan bahwa pengaturan pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatur lebih lanjut… Read More PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba
Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara telah usai masa lakunya. Peraturan Menteri pengganti yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang sekilas penuli lihat perihal metode penyelesaian pekerjaan (project delivery method). Begitu juga perihal bagaimana… Read More Pembangunan Bangunan Gedung Negara: PermenPUPR 22 – 2018
Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PUPR dilaksanakan hari ini, Selasa, tanggal 30 Oktober 2018. Melalui rakor ini disosialisasikan juga perubahan pengaturan perihal kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi. Pada rapat ini juga terdapat materi perihal pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari Kejaksaan RI. Seperti halnya tahun lalu dengan acara yang… Read More Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi
Artikel akan dibagi dua bagian, dimana bagian pertama dengan topik Pengantar TKDN merupakan gambaran global perihal P3DN dan TKDN. Sedangkan bagian kedua perihal Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah. PENGANTAR TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri dapat didefinisikan dengan seberapa besar komponen dalam negeri yang terdapat pada suatu produk atau jasa dan… Read More TKDN: Pedoman Perhitungan Mandiri TKDN (Bagian #1)
Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. 595/SE/DK/2018 tentang Tata Cara Evaluasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR, yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2018, semakin jelas dan tegas bagaimana cara mengevaluasi SBU yang sering dipertanyakan baik oleh Pokja ULP dan… Read More Evaluasi Kualifikasi: SBU Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi
Berdasarkan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa standar remunerasi minimal tenaga ahli jasa konstruksi ditetapkan oleh Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka terbitlah Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa… Read More Billing Rate Konsultan: Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi
You must be logged in to post a comment.