Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi

Post kali ini terkait Kontrak Konstruksi yang merupakan bahan atau materi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah Surabaya, BPSDM Kementerian PUPR. Berdasarkan judul di atas, Kebijakan Kontrak Konstruksi, merupakan bagian dari materi Diklat Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, yaitu Materi 01 Kebijakan Kontrak Konstruksi – Modul 01 Kebijakan dalam Kontrak… Read More Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi

Advertisements

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan rangkaian kegiatan awal pada organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang tender/seleksi. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini harus didahului dengan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini dikenal juga dengan nama Rapat Pra Kontrak atau Pre Award Meeting yang sering disingkat menjadi PAM.… Read More Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

K3 Konstruksi: Dasar Manajemen

Pengaturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: Aspek legal Aspek administratif Aspek teknis operasional Landasan Hukum Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Aspek Legal) Undang-Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang… Read More K3 Konstruksi: Dasar Manajemen

UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Setelah artikel sebelumnya UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01, penulis kembali menyempatkan untuk membaca lanjutan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Posting kali ini hanya untuk satu bab pada UU No. 2 tahun 2017, yaitu Bab V tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari dua… Read More UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01

Tujuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diterbitkan menggantikan UU No. 18 tahun 199 adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi dan penjaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum sektor jasa konstruksi. Sekilas cerita UU No. 2 tahun 2017 dan unduhan dokumen beserta paparan sosialisasi dapat… Read More UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01

PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba

Kegalauan dan kegelisahan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi konstruksi di lingkungan pemerintahannya semakin menyeruak di antara kalangan insan Pengadaan Barang/Jasa di negeri tercinta ini. Hal ini dikarenakan amanat Perpres terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres 16 – 2018, menyatakan bahwa pengaturan pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatur lebih lanjut… Read More PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba

Pembangunan Bangunan Gedung Negara: PermenPUPR 22 – 2018

Peraturan Menteri PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara telah usai masa lakunya. Peraturan Menteri pengganti yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang sekilas penuli lihat perihal metode penyelesaian pekerjaan (project delivery method). Begitu juga perihal bagaimana… Read More Pembangunan Bangunan Gedung Negara: PermenPUPR 22 – 2018

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi

Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PUPR dilaksanakan hari ini, Selasa, tanggal 30 Oktober 2018. Melalui rakor ini disosialisasikan juga perubahan pengaturan perihal kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi. Pada rapat ini juga terdapat materi perihal pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari Kejaksaan RI. Seperti halnya tahun lalu dengan acara yang… Read More Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi

Mengintip Perubahan PermenPUPR No. 31 Tahun 2015

Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diikuti peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Peraturan LKPP No. 7 sampai dengan No. 19 tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanan Perpres 16 tahun 2018 tersebut. Berikut adalah peraturan pelaksanaan Pepres 1618: Peraturan Lembaga No. 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa… Read More Mengintip Perubahan PermenPUPR No. 31 Tahun 2015

Spesifikasi Umum Jalan 2018

Spesifikasi Umum bidang Jalan dan Jembatan tahun 2010 yang merupakan Spesifikasi Jalan terdahulu, setelah mengalami tiga kali revisi, akhirnya tergantikan oleh Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. Hal ini dinyatakan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No. 02/SE/Db/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. Spesifikasi… Read More Spesifikasi Umum Jalan 2018