Spesifikasi Umum Jalan 2018: Revisi 01

Spesifikasi Umum Jalan yang merupakan spesifikasi pekerjaan jalan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2018 mengalami perubahan atau revisi. Artikel sebelumnya perihal Spesifikasi Jalan 2018 dapat dilihat pada post dengan judul Spesifikasi Umum Jalan 2018. Perubahan ini sehubungan dengan perkembangan teknologi bidang jalan dan jembatan dan dalam rangka memperjelas acuan dalam pengukuran… Read More Spesifikasi Umum Jalan 2018: Revisi 01

Advertisements

Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi

Post kali ini terkait Kontrak Konstruksi yang merupakan bahan atau materi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah Surabaya, BPSDM Kementerian PUPR. Berdasarkan judul di atas, Kebijakan Kontrak Konstruksi, merupakan bagian dari materi Diklat Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, yaitu Materi 01 Kebijakan Kontrak Konstruksi – Modul 01 Kebijakan dalam Kontrak… Read More Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan rangkaian kegiatan awal pada organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang tender/seleksi. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini harus didahului dengan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini dikenal juga dengan nama Rapat Pra Kontrak atau Pre Award Meeting yang sering disingkat menjadi PAM.… Read More Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Siklus dan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah membelanjakan anggaran negara setiap tahun menentukan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan dan kebijakan publik. Pelayanan publik yang baik bergantung dari pengadaan barang dan jasa tersebut. Untuk itu diperlukan pengadaan direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat. Pengadaan meliputi semua aspek perolehan dan pemenuhan barang dan jasa, begitu juga keseluruhan dan siklus hidup… Read More Siklus dan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

ICW: Sektor Transportasi Paling Banyak Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Sesekali menampilkan berita dari media elektronik sebagai dokumentasi dan referensi… JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadaan barang dan jasa menjadi titik paling rawan korupsi. Pada 2017 misalnya, ada 241 kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 195 kasus. Sementara itu bicara sektor mana yang paling banyak diterpa korupsi… Read More ICW: Sektor Transportasi Paling Banyak Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengenalan dan Pembacaan Peta

PETA merupakan hal dasar penting dalam pekerjaan konstruksi. Sebagian besar pekerjaan konstruksi sangat membutuhkan peta. Minimal peta lokasi, yang menunjukkan keberadaan lokasi pekerjaan. Seorang engineer harus paham membaca peta. Namun, ada saja yang mungkin menganggap enteng keberadaan peta pada pekerjaan konstruksi. Menganggap bahwa peta merupakan produk atau hasil pekerjaan yang tidak perlu dipahami atau dipelajari… Read More Pengenalan dan Pembacaan Peta

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pekerjaan Konstruksi

Tujuan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa salah satunya adalah mendorong Pengadaan yang Berkelanjutan (Sustainability Procurement). Seperti yang telah disampaikan pada posting Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan yang Berkelanjutan merupakan pengadaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Namun, posting kali ini lebih mengemukakan dan menjabarkan dasar pengelolaan lingkungan hidup pada paket-paket pengadaan barang/jasa khususnya pekerjaan konstruksi.… Read More Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pekerjaan Konstruksi

K3 Konstruksi: Dasar Manajemen

Pengaturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: Aspek legal Aspek administratif Aspek teknis operasional Landasan Hukum Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Aspek Legal) Undang-Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang… Read More K3 Konstruksi: Dasar Manajemen

UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Setelah artikel sebelumnya UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01, penulis kembali menyempatkan untuk membaca lanjutan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Posting kali ini hanya untuk satu bab pada UU No. 2 tahun 2017, yaitu Bab V tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari dua… Read More UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01

Tujuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diterbitkan menggantikan UU No. 18 tahun 199 adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi dan penjaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum sektor jasa konstruksi. Sekilas cerita UU No. 2 tahun 2017 dan unduhan dokumen beserta paparan sosialisasi dapat… Read More UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01