Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi

Post kali ini terkait Kontrak Konstruksi yang merupakan bahan atau materi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah Surabaya, BPSDM Kementerian PUPR.

Berdasarkan judul di atas, Kebijakan Kontrak Konstruksi, merupakan bagian dari materi Diklat Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, yaitu Materi 01 Kebijakan Kontrak Konstruksi – Modul 01 Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi. Modul 01 Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

  1. Kebijakan Kontrak Konstruksi
  2. Macam-Macam Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi

Pada postingan kali ini akan merangkum bahan materi pelatihan dari Modul 01 tersebut, dari kedua materi di atas. Mari langsung saja kepada pembahasan materi Kebijakan Kontrak Konstruksi.

Untuk dapat menyelenggarakan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi setiap orang yang terlibat baik para pihak yang berkontrak dan pihak yang memfasilitasi penyelesaian pihak yang bersengketa perlu memahami baik Kontrak Konstruksi tersebut dan Kebijakan terkait Kontrak Konstruksi tersebut. Pemahaman kebijakan Kontrak Konstruksi tidak hanya memahami secara definisi tetapi juga apa yang membentuk Kebijakan tersebut dan apa saja jenis-jenis kebijakannya. Berikut dijabarkan perihal Kebijakan Kontrak Konstruksi tersebut dan macam-macam Kebijakannya.

1. Kebijakan Kontrak Konstruksi

Untuk memahami Kebijakan Kontrak Konstruksi diperlukan pemahaman definisi secara etimologinya, baik untuk kata kebijakan dan frasa Kontrak Konstruksi.

Kebijakan adalah rangkaian proses konsep dan asas yang dijadikan pedoman dan dasar dalam rencana pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan Kontrak Konstruksi pada UU No. 2 tahun 2017 mempunyai definisi keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sehingga Kebijakan Kontrak Konstruksi adalah rangkaian proses konsep dan asas yang dijadikan pedoman dan dasar dalam rencana pelaksanaan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan biasanya dihubungkan oleh keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Karenanya, Kebijakan Kontrak Konstruksi diatur oleh pemerintah yang pastinya menyangkut kebijakan umum atau publik, sehingga untuk memahami Kebijakan Kontrak Konstruksi perlu juga memahami pengertian kebijakan pemerintah dan kebijakan publik. 

Kebijakan pemerintah adalah keputusan dari pemerintah yang sistematis dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan kebijakan publik adalah proses perbuatan kebijakan oleh pemerintah atau penguasa yang berdampak kepada masyarakat luas.

Kebijakan pemerintah dan kebijakan publik harus merupakan kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik mempunyai pengertian bahwa kebijakan yang memihak yang masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan dengan proses partisipatif, dimulai dari perencanaan, perancangan, substansi dan implementasi. 

Kebijakan Kontrak Konstruksi khususnya sektor publik diatur di dalam UU No. 2 tahun 2017 pada Paragraf ke 3, yaitu:

  • Pasal 46: pengikatan para pihak dalam pekerjaan konstruksi
  • Pasal 47: muatan materi yang harus dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi 
  • Pasal 48: ketentuan lain yang harus dimuat dalam Kontrak Konstruksi
  • Pasal 49, 50 dan 51: ketentuan lain terkait Kontrak Konstruksi

2. Macam-Macam Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi

Kebijakan dibedakan dalam 3 tingkatan:

  1. Kebijakan umum
  2. Kebijakan pelaksanaan
  3. Kebijakan teknis

Macam-macam kebijakan publik adalah sebagai berikut:

  • Ditinjau pembuatnya
    1. Pusat : dibuat pemerintah/Lembaga negara di pusat
    2. Daerah: dibuat pemerintah/Lembaga daerah
  • Menurut sifatnya
    1. Distibutif: membagi dan mengalokasikan sumber-sumber material yang sudah didapatkan ke masyarakat luas
    2. Ekstraktif: penyerapan sumber-sumber material dari masyarakat luas
    3. Regulatif: isinya sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara atau pun penyelenggara untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran.

Macam Kebijakan Kontrak Konstruksi adalah:

  1. Kebijakan Non Regulasi Kontrak Konstruksi
  2. Kebijakan Regulasi Kontrak Konstruksi

Kebijakan Non Regulasi Kontrak Konstruksi

  • Membahas kebijakan non regulasi, perlu memahami legislasi semu dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  • Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. 
  • Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama atau lingkungannya. 
  • Norma hukum adalah aturan yang dibuat dan mengikat secara umum, yang dibentuk oleh Lembaga negara/pejabat yang berwenang sesuai prosedur.
  • Suatu aturan kebijakan (beleidsregelpolicy rule) pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan TUN, namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat TUN tersebut. Aturan kebijaksanaan yang dimaksud faktanya merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan.

Peran legislasi semu dalam penyelenggaraan pemerintahan

  • Legislasi semu merupakan salah satu bentuk dari instrumen hukum publik yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintah.
  • Pertimbangan untuk membentuk legislasi semu harus benar-benar cermat karena keadaan yang mendesak yang mengharuskan pemerintah untuk segera mengeluarkan sebuah legislasi, karena tidak ada peraturan perundangan yang dapat dipakai oleh pemerintah sebagai dasar perbuatan hukum pemerintah yang hendak dilakukan. 
  • Meskipun dasar penerbitan legislasi semu adalah kewenangan diskresioner (discretionary power) atau freies ermessen, namun tidak berarti kewenangan dapat digunakan seenaknya, sehingga:
    • Substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan
    • Legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak, karena pemerintah memerlukan suatu peraturan untuk menjalankan tugas umum pemerintahan
    • Legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral

Ciri-ciri legislasi semu dan perbedaannya dengan peraturan perundang-undangan

  • Peraturan kebijaksanaan bukan peraturan perundang-undangan
  • Asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan
  • Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.
  • Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi yang bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
  • Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan kepada doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
  • Format peraturan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk seperti keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.

Bentuk-bentuk legislasi semu

  • Surat Edaran
  • Petunjuk Pelaksanaan
  • Petunjuk Operasional/Teknis
  • Instruksi yang dikeluarkan pimpinan
  • Pengumuman

Kebijakan Regulasi Kontrak Konstruksi

Dasar hukum pengaturan regulasi Kontrak Konstruksi:

  • UU 2 – 2017 tentang Jasa Konstruksi
  • PP 28 – 2000 jo PP 4 – 2010 jo PP 92 – 2010 tentang  Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  • PP 29 – 2000 jo PP 54 – 1016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  • Perpres 16 – 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • PermenPUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

Kebijakan Kontrak Konstruksi perihal sengketa Kontrak Konstruksi diatur pada pasal 88 UU No. 2 tahun 2017, yang mengatur:

  • Sengketa diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
  • Jika tidak tercapai kemufakatan, ditempuh tahapan upaya penyelesaian sesuai yang tercantum pada Kontrak Kerja Konstruksi.
  • Dalam hal tidak tercantum pada Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
  • Tahapan upaya penyelesaian sengketa:
    1. Mediasi
    2. Konsiliasi
    3. Arbitrase
  • Selain tersebut di atas, para pihak dapat membentuk Dewan Sengketa
  • Anggota Dewan Sengketa dipilih dasar profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak
  • Ketentuan lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah

Kebijakan regulasi lainnya terkait asas Kontrak Kerja Konstruksi

Ada 5 asas hukum utama dalam mempersiapkan kontrak:

  1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
    • Para pihak bebas untuk menjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum dan Kesusilaan.
    • Memberikan kebebasan para pihak untuk:
      • Membuat/tidak membuat perjanjian
      • Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
      • Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
      • Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan
  2. Asas konsensualisme (concensualism)
    • Perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
  3. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda)
    • Asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian
    • Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
    • Tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak
  4. Asas itikad baik (good faith)
    • Para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
    • Ada 2 jenis: itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.
    • Itikad baik nisbi: seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek
    • Itikad baik mutlak: penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran obyektif  untuk menilai keadaan menurut norma2 yang obyektif.
  5. Asas kepribadian (personality)
    • untuk mengadakan suatu perjanjian orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kebijakan asas kebebasan: UU 2 – 2017 Pasal 46 ayat 2 bentuk KKK yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan asas kesetaraan UU 2 – 2017 Pasal 3 huruf b:

  • Penyelenggaraan Jasa Konstruksi salah satunya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  • Bahkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terkait kesetaraan Pengguna dan Penyedia Jasa pada Penjelasan pasal 3 huruf b menyebutkan penerapan dokumen kontrak standar sebagai salah satu upaya.
  • Dokumen kontrak standar: FIDIC, JCT, AIA, SIA

Sekian post perihal Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi.

Sumber:

  • Materi Diklat Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Modul 01 Kebijakan dalam Kontrak Konstruksi, BPSDM Kementerian PUPR.

Tambahan materi untuk bahan pengetahuan, silakan unduh di bawah ini:

Arah Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional

Prof. Dr. Y. Sogar Situmorang, S.H., M.Hum. Guru Besar UNAIR Surabaya

Semoga bermanfaat. Sukses untuk Anda.

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.