Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penunjukan Penyedia
Courtesy: https://patriotstrategiesllc.com

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan rangkaian kegiatan awal pada organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang tender/seleksi. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini harus didahului dengan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini dikenal juga dengan nama Rapat Pra Kontrak atau Pre Award Meeting yang sering disingkat menjadi PAM.

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini wajib dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Pemenang dan diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) diterima PPK dari Pokja Pemilihan. Khusus jasa konsultan, rapat ini diselenggarakan setelah tercapai kesepakatan antara Pokja Pemilihan dan peserta seleksi dengan peringkat teknis terbaik pada klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Tujuan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan:

  1. Keberlakuan data isian kualifikasi,
  2. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA)
  3. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

Apakah PPK dapat meminta hasil kerja evaluasi pemilihan penyedia dan dokumen penawaran penyedia dari Pokja Pemilihan? Sebaiknya demikian, yang berarti ada check and balance antara Pokja dan PPK. Ditambah lagi, kerahasiaan proses pemilihan penyedia hanya sampai pengumuman pemenang.

Namun, evaluasi PPK apakah seperti mengevaluasi Pokja Pemilihan? Bisa ya, bisa tidak. Perhitungkan batas waktu PPK untuk menerbitkan SPPBJ yaitu 5 (lima) hari kerja setelah BAHP diterima PPK dari Pokja. Sebelum SPPBJ diterbitkan, PPK wajib menyelenggarakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Yang berarti Rapat harus diselenggarakan diantara selang waktu 5 (lima) hari kerja tersebut dan jika hasil disetujui, PPK harus segera menerbitkan SPPBJ sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja tersebut. Belum lagi melihat jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan batas waktu tahun anggaran. PPK perlu memperhatikan faktor-faktor yang ada, namun tidak harus juga mengurangi mutu penelitian PPK terhadap hasil evaluasi pemilihan dan tujuan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Oleh karenanya, PPK sebaiknya meneliti seperti penjaminan mutu hasil evaluasi pemilihan Pokja apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan/atau prosedur yang berlaku. Apakah gugurnya peserta tender/seleksi telah sesuai ketentuan? Apakah peserta tender/seleksi menjadi calon pemenang atau calon pemenang cadangan sudah dievaluasi sesuai ketentuan dan/atau prosedur yang berlaku?

Penggunaan pertanyaan di atas dapat mempersingkat waktu evaluasi penelitian PPK dan menolong Pokja Pemilihan didalam memperbaiki mutu evaluasi pemilihan penyedia. Sifat penelitian bisa saja menguatkan hasil evaluasi Pokja Pemilihan atau dapat juga mengoreksi evaluasi pemilihan penyedia yang dilakukan Pokja. Artinya, Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat digunakan sebagai media saling memperbaiki dan melakukan evaluasi untuk mencapai tujuan pengadaan yang value for money dimana evaluasi untuk mendapatkan mutu yang tepat, kuantitas yang tepat, waktu dan lokasi yang tepat, harga yang tepat dan tentunya penyedia yang tepat.

Bagaimana jika hasil rapat memutuskan PPK sependapat dengan hasil evaluasi Pokja Pemilihan dan bagaimana jika PPK tidak sependapat dengan hasil evaluasi Pokja Pemilihan?

Jika sependapat, PPK menerbitkan SPPBJ kepada peserta tender/seleksi dengan ketentuan berdasarkan hasil Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan peserta harus mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan. Misalnya para operator atau pekerja harus tersertifikasi ketika akan memulai pekerjaan.

Jika tidak sependapat atau PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ, maka hal-hal di bawah ini harus ditindaklanjuti oleh PPK, yaitu:

  • menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan yang dapat dilakukan dengan media korespondensi surat atau email disertai dengan alasan dan bukti.
  • melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia
  • jika tidak ditemukan kesepakatan pada pembahasan perbedaan pendapat tersebut, maka PPK dapat menyampaikan hasil pembahasan tersebut dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut ketidaksepakatan PPK dan Pokja Pemilihan, PA/KPA dapat memutuskan dan bersifat final:

  • menyetujui penolakan PPK dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang
  • menyetujui hasil pemilihan penyedia dan memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Demikian secuil pendapat perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, semoga bermanfaat.

Salam Pengadaan

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.