K3 Konstruksi: Dasar Manajemen

Pengaturan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

  1. Aspek legal
  2. Aspek administratif
  3. Aspek teknis operasional

Landasan Hukum Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Aspek Legal)

  1. Undang-Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  4. Undang-Undang No. 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  5. Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 
  6. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  7. Peraturan Pemerintah No. 50  tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  8. Permenaker No. 01 tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Bangunan Gedung.
  9. Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja Kep 174/MEN/86 dan Menteri Pekerjaan Umum 104/KPTS/86 tentang Pelaksanaan K3 di Bidang Konstruksi
  10. PermenPUPR No. 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas PermenPUPR No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
  11. Surat Edaran Menteri PUPR No. 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Ketentuan Administratif

Umum

  • Penyedia jasa wajib menyelenggarakan dan mengusahakan agar segala fasilitas dan peralatan aman bagi para tenaga kerja dan dapat melindungi pekerjaan di tempat kerja.
  • Penyedia jasa harus menunjuk Petugas Keselamatan Kerja yang bertanggung jawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang dilakukan agar terhindar dari risiko bahaya kecelakaan.
  • Penyedia jasa mensosialisasikan kepada tenaga kerja perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan memberikan petunjuk terhadap bahaya yang timbul dan upaya pencegahannya.
  • Biaya pengeluaran akibat penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

  • Menugaskan Ahli K3 untuk kegiatan pekerjaan konstruksi tingkat potensi bahaya K3 tinggi dan Petugas K3 untuk kegiatan pekerjaan konstruksi tingkat potensi bahaya K3 rendah.

Laporan Kecelakaan Kerja

  • Laporan bulanan perihal kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan laporan khusus jika terjadi kecelakaan kerja.
  • Laporan berupa statistik kecelakaan dari setiap item pekerjaan dan gambar kecelakaan serta penyebab kecelakaan.

Keselamatan Kerja dan P3K

  • Tenaga kerja perlu diperiksa kesehatan sebelum melakukan pekerjaan. Hal ini merupakan tindakan pencegahan dan guna perlindungan baik bagi tenaga kerja dan penyedia. Begitu juga tenaga kerja di bawah umur 18 tahun harus mendapat pengawasan kesehatan khusus.
  • Perlengkapan dan alat P3K atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan harus tersedia di tempat kerja.
  • Petunjuk/informasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditempel di tempat-tempat strategis di wilayah pekerjaan.

Pembiayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kententuan Teknis Operasional

Ketentuan teknis dari penyelenggaraan K3 terkait dengan aspek lingkungan, tempat kerja dan peralatan serta pencegahan terhadap kebakaran dan alat pemadam kebakaran.

Aspek Lingkungan

Penyedia jasa harus mengacu kepada Dokumen Lingkungan (Dokling) seperti Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Jika dokumen tidak ada, penyedia jasa dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan K3 harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

Tempat Kerja dan Peralatan

Ketentuan teknis tempat kerja dan peralatan yang perlu diperhatikan terkait penyelenggaraan K3, yaitu pada pintu keluar masuk, lampu/penerangan, ventilasi dan kebersihan. Setiap fasilitas-fasilitas tersebut harus memperhatikan untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja.

Pencegahan Kebakaran dan Alat Pemadam Kebakaran

Penyedia jasa harus melakukan usaha atau tindakan pencegahan terhadap kebakaran di tempat kerja dan menyediakan alat pemadam kebakaran dan saluran air bertekanan besar.

Tulisan di atas merupakan review dari bagian materi pelatihan terkait K3 Konstruksi di Kementerian PUPR.

Semoga bermanfaat.

Salam Pengadaan,

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.