UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #02

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Setelah artikel sebelumnya UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01, penulis kembali menyempatkan untuk membaca lanjutan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Posting kali ini hanya untuk satu bab pada UU No. 2 tahun 2017, yaitu Bab V tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri dari dua jenis yaitu:

  1. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi
  2. Penyelenggaraan usaha Penyediaan Bangunan

Kedua jenis penyelenggaraan jasa konstruksi ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

  1. Dikerjakan sendiri
  2. Pengikatan jasa konstruksi atau perjanjian penyediaan bangunan

Perjanjian penyediaan bangunan adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan dengan pemilik modal atau pengembang untuk mewujudkan bangunan yang dibiayai dengan dana investasi badan usaha dan/atau masyarakat.

Pengikatan Jasa Konstruksi

Para pihak pada pengikatan jasa konstruksi adalah:

  1. Pengguna Jasa
  2. Penyedia Jasa

Yang masing-masing dapat berbentuk sebagai orang perseorangan atau badan

Pemilihan Penyedia

Pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan:

  • E-procurement: tercantum dalam katalog
  • Tender: prakualifikasi, pascakualifikasi dan tender cepat
  • Penunjukan langsung:
    • Penanganan darurat (permanen dan semipermanen)
    • Pekerjaan kompleks
    • Pekerjaan rahasia
    • Pekerjaan skala kecil
    • Kondisi tertentu
  • Pengadaan langsung
    • Paket nilai tertentu

Pertimbanganan pengikatan hubungan kerja terhadap pemilihan penyedia, didasarkan:

  • Kesesuaian bidang usaha dan ruang lingkup
  • Kesetaraan kualifikasi dengan beban kerja
  • Kinerja penyedia
  • Pengalaman produk konstruksi sejenis

Kontrak Kerja Konstruksi

Pengaturan hubungan kerja dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang bentuknya mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.

Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi mengikuti sistem penyampaian (delivery system) penyelenggaraan konstruksi, yaitu:

  • Rancang-Penawaran-Bangung (Design Bid Build = DBB)
  • Rancang-Bangun (Design and Build = DB)
  • Perekayasaan-Pengadaan-Pelaksanaan (Engineering Procurement Construction EPC)
  • Manajemen konstruksi
  • Kemitraan

Selain itu bentuk kontrak juga mengikuti sistem pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan.

Jenis sistem pembayaran:

  • Pembayaran di muka
  • Berdasarkan progress
  • Milestone
  • Turnkey

Jenis sistem perhitungan hasil pekerjaan:

  • Lumsum
  • Harga satuan
  • Gabungan lumsum dan harga satuan
  • Persentase nilai
  • Cost reimbursable
  • Target cost

Kontrak Kerja Konstruksi minimum memuat:

  • Para pihak; identitas pihak jelas
  • Rumusan pekerjaan; lingkup kerja, nilai, harga satuan, lumsum dan batasan waktu pelaksanaan

Lingkup kerja adalah:

– Volume pekerjaan

– Persyaratan administrasi

– Persyaratan teknik

– Pertanggungan atau jaminan

– Laporan hasil pekerjaan

  • Masa pertanggungan; masa pelaksanaan dan pemeliharaan
  • Hak dan kewajiban setara
  • Penggunaan tenaga kerja konstruksi
  • Cara pembayaran
  • Wanprestasi
  • Penyelesaian perselisihan
  • Pemutusan kontrak
  • Keadaan memaksa; kejadian di luar kehendak dan/atau kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian
  • Kegagalan bangunan
  • Perlindungan pekerja
  • Perlindungan pihak ketiga
  • Aspek lingkungan
  • Jaminan atas risiko
  • Pilihan penyelesaian sengketa

Dapat ditambah:

  • Kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif
  • Subpenyedia

Jasa Konsultan harus memuat juga:

  • Hak kekayaan intelektual

Untuk jasa konstruksi asing harus memuat:

  • Alih teknologi

Ketentuan lain Kontrak Kerja Konstruksi:

  • Dibuat dalam Bahasa Indonesia
  • Kontrak dengan pihak asing, dibuat dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
  • Untuk perselisihan, digunakan Bahasa Indonesia

Pengelolaan Jasa Konstruksi

Subpenyedia/Subkontraktor

Pengaturan Subpenyedia atau subkontraktor harus:

  • Sesuai perjanjian kontrak
  • Memenuhi SMK4
  • Utamakan WNI sebagai pimpinan organisasi proyek

Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan:

  • Pekerjaan penunjang untuk penyedia jasa kualifikasi kecill menjadi subkon bagi kualifikasi Menengah dan/atau Besar
  • Pekerjaan utama hanya untuk penyedia jasa spesialis

Pembiayaan Jasa Konstruksi

Sumber pembiayaan:

  • Pemerintah pusat dan daerah
  • Badan usaha
  • Masyarakat

Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan:

  • Kemampuan membayar dengan dokumen anggaran, lembaga keuangan atau dokumen lain
  • Komitmen atas pengusahaan produk jasa konstruksi didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama

Kewajiban pengguna untuk membayar penyedia secara tepat jumlah dan tepat waktu, jika tidak menjamin ketersediaan pembayaran dan tidak melaksanakan pembayaran dapat dikenai ganti kerugian sesuai kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Penyedia jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa.

Jenis-jenis jaminan tersebut adalah:

  1. Jaminan penawaran
  2. Jaminan pelaksanaan
  3. Jaminan uang muka
  4. Jaminan pemeliharaan, dan/atau
  5. Jaminan sanggah banding

Perjanjian Penyediaan Bangunan

Usaha perjanjian penyediaan bangunan dapat:

  1. Dikerjakan sendiri
  2. Pihak lain, yang dilakukan dengan perjanjian Penyediaan Bangunan oleh Penyedia Jasa

Para pihak

  • Pihak pertama sebagai pemilik bangunan
  • Pihak kedua sebagai penyedia bangunan

Dimana para pihak dapat terdiri atas:

  • Orang perseorangan
  • Badan

Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan/atau masyarakat.

Berikut di bawah ini adalah mindmap resitasi kedua dari UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Mindmap 02 – UU Jasa Konstruksi

Semoga bermanfaat.

 

Salam Pengadaan,

SintaPosmaria.blog

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.