UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Resitasi #01

Tujuan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diterbitkan menggantikan UU No. 18 tahun 199 adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi dan penjaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum sektor jasa konstruksi. Sekilas cerita UU No. 2 tahun 2017 dan unduhan dokumen beserta paparan sosialisasi dapat dibaca pada artikel Undang Undang Jasa Konstruksi 2017.

Pengertian (Pasal 1)

Jasa Konstruksi adalah layanan:

  • Jasa konsultansi konstruksi dan/atau
  • Pekerjaan konstruksi

Konsultan Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan:

  • Pengkajian
  • Perencanaan
  • Perancangan
  • Pengawasan
  • Manajemen penyelenggaraan konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan:

  • Pembangunan
  • Pengoperasian
  • Pemeliharaan
  • Pembongkaran
  • Pembangunan kembali

 

Ruang Lingkup UU Jasa Konstruksi

  1. Usaha jasa konstruksi
  2. Penyelenggaraan jasa konstruksi
  3. Keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi
  4. Tenaga kerja konstruksi
  5. Pembinaan
  6. Sistem informasi jasa konstruksi
  7. Partisipasi masyarakat
  8. Penyelesaian sengketa
  9. Sanksi administratif
  10. Ketentuan peralihan
  11. Ketentuan penutup

Asas-asas pengaturan jasa konstruksi (Pasal 2):

  1. Kejujuran dan keadilan
    • Kesadaran akan fungsi dan bertanggung jawab memenuhi kewajiban untuk memperoleh hak
  2. Manfaat
    • Berlandaskan profesionalitas menjamin nilai tambah optimal
  3. Kesetaraan
    • Kesetaraan hubungan kerja pengguna dan penyedia
  4. Keserasian
    • Harmoni pengguna penyedia menghasilkan produk berkualitas dan bermanfaat
  5. Keseimbangan
    • Keseimbangan pengguna penyedia kemampuan dan beban kerja. Penyedia menunjukkan sebagai penyedia yang pantas, pengguna memberikan kesempatan kerja
  6. Profesionalitas
    • Profesi menjunjung tinggi profesionalisme
  7. Kemandirian
    • Optimalisasi sumber daya nasional
  8. Keterbukaan
    • Ketersediaan informasi untuk transparansi
  9. Kemitraan
    • Hubungan timbal balik, harmonis, terbuka dan sinergis
  10. Keamanan dan keselamatan
    • Terpenuhinya ketertiban, keamanan lingkungan dan kesehatan kerja dan pemanfaatan hasil
  11. Kebebasan
    • Kebebasan berkontrak sesuai perundangan
  12. Pembangunan berkelanjutan
    • Memikirkan dampak pada lingkungan terkait aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya
  13. Wawasan lingkungan
    • Memperhatikan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan

 

Tujuan pengaturan jasa konstruksi (Pasal 3)

  1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas
  2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai peraturan
  3. Mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi
  4. Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun
  5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik
  6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggara Jaskon

 

Cakupan Usaha Jasa Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi

  1. Jasa Konsultan Konstruksi
  2. Pekerjaan Konstruksi
  3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

 

Jasa Konsultan Konstruksi

  • Umum

Klasifikasi

Layanan

  1. Arsitektur
  2. Rekayasa
  3. Rekayasa Terpadu
  4. Arsitektur Lansekap dan Perencanaan Wilayah
  1. Pengkajian
  2. Perencanaan
  3. Perancangan
  4. Pengawasan dan/atau
  5. Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
  • Spesialis

Klasifikasi

Layanan

  1. Konsultansi ilmiah dan teknis
  2. Pengujian dan analisis teknis
  1. Survai
  2. Pengujian teknis dan/atau
  3. Analisis

Pekerjaan Konstruksi

  • Umum

Klasifikasi

Layanan

  1. Bangunan gedung
  2. Bangunan sipil
  1. Pembangunan
  2. Pemeliharaan
  3. Pembongkaran
  4. Pembangunan kembali
  • Spesialis

Klasifikasi

Layanan

  1. Instalasi
  2. Konstruksi khusus
  3. Konstruksi prapabrikasi
  4. Penyelesaian bangunan
  5. Penyewaan peralatan
Pekerjaan bagian tertentu bangunan konstruksi

atau bentuk fisik lainnya

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Klasifikasi

Layanan

  1. Bangunan gedung
  2. Bangunan sipil
  1. Rancang bangun (Design and Build DB)
  2. Perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan
    (Engineering, Procurement and Construction EPC)

 

Bentuk dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Kualifikasi terdiri atas:

  1. Kecil (K):
    • Risiko kecil
    • Teknologi sederhana
    • Biaya kecil
  2. Menengah (M):
    • Risiko sedang
    • Teknologi madya
    • Biaya sedang
  3. Besar (B):
    • Risiko tinggi
    • Teknologi tinggi
    • Biaya besar

 

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

  1. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
  2. Izin Usaha
  3. Sertifikat Badan Usaha (SBU), minimum memuat:
    1. Jenis usaha
    2. Sifat usaha
    3. Klasifikasi usaha
    4. Kualifikasi usaha
  4. Tanda Daftar Pengalaman, minimum memuat:
    1. Nama paket pekerjaan
    2. Pengguna jasa
    3. Tahun pelaksanaan pekerjaan
    4. Nilai pekerjaan
    5. Kinerja penyedia jasa
  5. Asing, wajib membentuk:
    1. Kantor perwakilan, dan/atau
    2. Badan usaha berbadan hukum Indonesia

 

Berikut review berupa mindmap dari UU Jasa Konstruksi Resitasi #01:

 

Mindmap 01 – UU Jasa Konstruksi

Atas permintaan beberapa teman, penulis telah mengunggah versi pdf mindmap di atas. Silakan unduh di link ini: Mindmap 01 – UU Jasa Konstruksi

 

Semoga bermanfaat.

 

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.