PermenPUPR Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi: Resah Gelisah Ditunggu dan Didamba

Kegalauan dan kegelisahan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi konstruksi di lingkungan pemerintahannya semakin menyeruak di antara kalangan insan Pengadaan Barang/Jasa di negeri tercinta ini. Hal ini dikarenakan amanat Perpres terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres 16 – 2018, menyatakan bahwa pengaturan pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatur lebih lanjut oleh Kementerian Teknisnya, yang mana merujuk kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentunya. Namun pengaturan dalam bentuk Peraturan Menteri tidak kunjung datang dan terbit sampai pada saat ini.

Kegelisahan pelaku pengadaan di Pemerintah Daerah dimaklumi, karena ingin segera menggerakkan roda ekonominya, yang kebanyakan atau porsi besarnya digerakkan oleh sektor infrastruktur diantaranya adalah Jasa Konstruksi. Di sisi lain, Kementerian PUPR pada akhir semester tahun lalu telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Rangka Lelang Dini di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat melalui posting blog tahun lalu dengan judul artikel Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi.

Namun hadirnya Surat Edaran (SE) Menteri PUPR tersebut semakin membuat limbung Pemerintah Daerah karena sifat SE tersebut lebih mengatur internal Kementerian PUPR yang memang harus memulai tender dininya agar geliat ekonomi kembali bergairah, setelah bersantai sejenak menikmati tutup buku akhir tahun  dan untuk memperbaharui energi yang terkuras setelah bekerja keras sepanjang tahun demi terwujudnya infrastruktur negeri dan masyarakat terlayani terhadap kebutuhan infrastruktur. Apalagi masa berlaku SE Menteri PUPR ini hanya sampai 31 Desember 2018. Hal ini semakin membuat pihak di luar Kementerian PUPR, yang ingin menyelenggarakan tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi semakin galau.

Kehadiran pengaturan selanjutnya melalui SE Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019 yang menutup pemberlakukan SE Menteri PUPR No. 10 Thun 2018, semakin menambah kegalauan daerah karena masih menunggu dan berharap PermenPUPR perihal Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang terbaru pengganti PermenPUPR No. 31/PRT/M/2015 akan segera terbit keesokan harinya, atau lusa atau sehari setelah lusa dan/atau seminggu lagi.  Sebaliknya, harapan itu semakin membuat resah dan gelisah pelaku pengadaan, khusus Pokja Pemilihan, yang didaulat untuk segera menenderkan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, dikarenakan sampai sekarang PermenPUPR pengganti yang diharapkan belum terbit jua. (SE Menteri PUPR No. 14 – 2018 baik Batang Tubuh dan lampiran dalam bentuk Microsoft Word dapat diunduh pada link di bawah posting ini).

Menambah kegalauan lagi, beredar Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 01/SE/Db/2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (silakan unduh pada link ini), yang mana SE Dirjen Bina Marga ini menggantikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 03/SE/Db/ 2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (silakan unduh pada link ini). Kedua SE Dirjen Bina Marga ini dimaksudkan untuk meng-cover jenis pekerjaan dan kegiatan penanganan jalan di lingkungan Ditjen Bina Marga yang berbeda dengan pekerjaan konstruksi (jalan) pada umumnya, yaitu Pekerjaan Preservasi dengan Skema Long Segment. (Ohya, khusus Skema Long Segment, semoga penulis akan membahas ya di artikel-artikel ke depan pada weblog ini…)

Kemudian selanjutnya, harus bagaimana ya agar teman-teman di Daerah bisa menyelenggarakan tender Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksinya dengan segera?

Beberapa waktu lalu juga telah dijelaskan dari sumber yang ada bahwa Peraturan Menteri PUPR pengganti PermenPUPR No. 31/PRT/M/2015 akan terbit menunggu Peraturan Pemerintah (PP) Jasa Konstruksi terbit. PP Jasa Konstruksi ini merupakan aturan turunan petunjuk pelaksanaan dari Undang Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Terbitnya Peraturan Pemerintah membutuhkan waktu yang cukup lama karena terkait spektrum stakeholder yang lebih lebar. Oleh karenanya, mau tidak mau PermenPUPR tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, yang lebih mengikat pada Pekerjaan Konstruksi sektor publik, mengikuti jenjang waktu PP tersebut. Solusi bagi Kementerian PUPR secara internal, diterbitkanlah Surat Edaran tersebut di atas, untuk memayungi pelaku Pengadaan di lingkungan internal.

Lalu bagaimana dengan eksternal PUPR? Ada baiknya, pelaku pengadaan khususnya bidang pekerjaan konstruksi, lebih baik melakukan (tidak terbatas kepada) korespondensi dan/atau konfirmasi dan/atau konsultasi ke Kementerian PUPR, khususnya melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, meminta pendapat (tertulis pastinya) agar dapat menundukkan diri atau dapat mengikuti aturan Surat Edaran tersebut. Ada beberapa yang melakukan modifikasi terhadap SE-SE tersebut yang disesuaikan dengan PermenPUPR No. 31 tahun 2015 dan Pepres 16 tahun 2018, silakan saja, tapi siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara teknisnya terhadap aturan penyesuaian-penyesuaian tersebut? Jika ada, go ahead… hehehe….

Bagi Pemda yang telah berkonsultasi dan/atau berkorepondensi dengan Kementerian PUPR dan telah mendapat jawaban, selamat ya, sudah agak luang waktunya untuk mempersiapkan tender atau seleksinya. Selamat bekerja dan semoga sukses proses pengadaannya.

Demikian simpulan penulis dari beberapa diskusi di berbagai media dalam kurun waktu beberapa bulan ini… Sekali lagi, ini hanya sekedar simpulan pribadi. Monggo jika punya pendapat lain…

Berikut link download SE Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 dalam bentuk Microsoft Word.

Semoga bermanfaat.

Salam Pengadaan,

SintaPosmaria.blog | Learning and Sharing Haven

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.