Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres 16 – 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan tujuan penyelenggaraan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

  1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia atau (value for money)
  2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
  3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
  4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
  5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
  6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
  7. Mendorong pemerataan ekonomi
  8. Mendorong pengadaan berkelanjutan

Mari dikupas satu per satu.

a.d. a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.

Tujuan pertama pengadaan ini terkait latar belakang penerbitan Perpres 16 – 2018 perihal perlunya pengaturan pengadaan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya (value for money). Value for money (VfM) ini dapat dikatakan membelanjakan setiap uang untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat secara kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.

Value for money bukan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kualitas terbaik, jumlah sebanyak-banyaknya, waktu pengiriman secepat-cepatnya, biaya yang termurah, lokasi penyampaian sedekat-dekatnya dan Penyedia yang paling bonafide. Value for money adalah mendapatkan barang/jasa dengan kualitas yang pas, jumlah yang tepat, waktu pengiriman yang tepat, biaya yang pas, lokasi yang tepat dan penyedia yang pas sesuai dengan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa tersebut.

a.d. b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Tujuan kedua ini sudah ada pada kebijakan pengadaan barang/jasa pada peraturan pengadaan barang/jasa sebelum Perpres 16 tahun 2018, baik Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya dan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ini agar produk dalam negeri semakin maksimal dipergunakan di negeri sendiri dibandingkan barang-barang impor. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan meningkatkan struktur pasar produk dalam negeri dan meningkatkan pendapatan di negeri sendiri.

Peningkatan produk dalam negeri ini ditandai dengan kenaikan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau sering disingkat TKDN, yang ada dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah seberapa banyak persentase produk dalam negeri yang digunakan pada total nilai kontrak pada setiap pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan. Oleh karena itu, meningkatnya TKDN yang ada di suatu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam satu satuan waktu pengadaan, berarti tujuan pengadaan dapat dicapai.

a.d. c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Tujuan ini sangat terkait dan menerapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Meningkatkan peran UMKM merupakan penerapan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan UU UMKM disebutkan bahwa diperlukan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Meningkatnya peran UMKM pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan sangat mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan seperti yang tersebut di atas. Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah perlu membuat program dan kegiatan yang mendukung peningkatan peran UMKM yang dimaksud.

Namun perlu diingat, tujuan peningkatan peran UMKM ini juga jangan sampai disalahgunakan untuk menghindari tender/seleksi, karena hal ini sangat bertentangan dengan larangan pemaketan pengadaan barang/jasa.

(Bersambung…)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.