TKDN: Pedoman Perhitungan Mandiri TKDN (Bagian #1)

Artikel akan dibagi dua bagian, dimana bagian pertama dengan topik Pengantar TKDN merupakan gambaran global perihal P3DN dan TKDN. Sedangkan bagian kedua perihal Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

PENGANTAR TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri dapat didefinisikan dengan seberapa besar komponen dalam negeri yang terdapat pada suatu produk atau jasa dan dinyatakan dengan besaran satuannya persentase (%).

Landasan hukum

  • UU 3 – 2014 tentang Perindustrian
  • Inpres 2 – 2009 tentang P3DN
  • Permen Perindustrian 16 – 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN
  • Permen Perindustrian 2 – 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam PBJ Pemerintah
  • UU 2 – 2017 tentang Jasa Konstruksi

Ayat (1) Kegiatan usaha Jaskon didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi

Ayat (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari produksi dalam negeri

  • Permen PUPR 31 – 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan

Lingkup pengaturan

Seiring dengan terbitnya peraturan terbaru PBJ Pemerintah, Perpres 16 tahun 2018 serta aturan turunan perpres tersebut yaitu Peraturan LKPP, maka Kementerian PUPR akan menerbitkan peraturan terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri ini.

Lingkup pengaturan rancangan peraturan Menteri PUPR terkait P3DN ini terdiri dari:

  • Pedoman penerapan TKDN sektor PUPR
  • Tim P3DN PUPR
  • Sistem informasi
  • Apresiasi penggunaan P3DN
  • Verifikator TKDN
  • Komitmen dan verifikasi TKDN

Tahapan Bisnis Proses pada penerapan TKDN dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara berurutan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Tahapan Proses Bisnis Penerapan TKDN

Ketentuan Komponen Dalam Negeri ini bersifat obligasi dan harus dicantumkan dalam:

  • Dokumen pemilihan: menentukan nilai minimum dan syarat TKDN
  • Dokumen penawaran: nilai TKDN penawaran
  • Kontrak: komitmen TKDN, verifikasi dan kesesuaian nilai TKDN

Tahap verifikasi nilai TKDN wajib dilakukan dan hasil verifikasi digunakan sebagai salah satu syarat serah terima hasil pekerjaan akhir. Tahap verifikasi dan pihak verifikatur dan pembebanan biaya verifikasi dicantumkan dalam dokumen kontrak.

Jika hasil verifikasi tidak sesuai (kurang) dari nilai yang telah dikomitmenkan maka penyedia akan dikenakan sanksi denda ganti rugi.

Konsep pengaturan

Berdasarkan Perpres 16 – 2018 dinyatakan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dimana TKDN + BMP > 40%. Kewajiban TKDN dicantumkan dalam RUP, Spesifikasi teknis/KAK dan dokumen pemilihan.

BMP yang merupakan singkatan Bobot Manfaat Perusahaan dapat diartikan sebagai preferensi yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan yang menerapkan penggunaan produk dalam negeri.

Demikian juga dengan konsep pengaturan TKDN pada katalog elektronik dan pengaturan persyaratan barang impor.

Preferensi harga

Pengaturan preferensi harga diberlakukan pada PBJ yang dibiayai rupiah murni dan berlaku untuk pekerjaan dengan nilai > Rp. 1 Milyar.

Berdasarkan Perpres 1618, dengan TKDN > 25%, preferensi barang/jasa max 25% dan pekerjaan konstruksi badan usaha nasional 7,5% di atas harga penawaran terendah perusahaan asing.

Dengan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) :

HEA = (1 – Kp) x HP

dimana:

Kp = Koefisien preferensi = TKDN x preferensi tertinggi

HP = Harga penawaran terkoreksi

Demikian ringkasan pemaparan pengantar perhitungan TKDN.

Semoga bermanfaat.

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.