Perpres 16 Tahun 2018: Mencermati Peraturan Pengadaan Pemerintah Terbaru #02

Posting terdahulu perihal Perpres 16-2018 perihal peran penting pengadaan dan mengapa terbit peraturan tersebut. Peran penting inilah yang menyebabkan peraturan pengadaan diformulasikan kembali agar pembangunan menyeluruh lebih dapat dirasakan dampak positifnya.

Hal ini tidak berarti peraturan yang lama gagal, namun peraturan lama kemungkinan harus lebih diperbaiki di satu sisi dan sisi-sisi lainnya sehingga peran penting Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dampaknya lebih signifikan dan tepat sasaran.

Sebelum membahas latar belakang terbitnya peraturan pengadaan barang jasa terbaru ini, penulis melihat ada suatu fenomena euforia insan pengadaan menyambut Perpres PBJ Pemerintah terbaru ini. Oleh karena itu, akan sangat menyenangkan jika posting Perpres 16-2018 boleh terus ada di weblog SintaPosmaria.blog ini ada, karena saat ini yang akan berlaku adalah peraturan tersebut di atas.

Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilakukan dengan ramuan yang tepat, tidak sempurna, namun mendekati sempurna. Ramuannya ada pada pertimbangan kedua yang dinyatakan pada Perpres 16-2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut. Apakah itu?

Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Yup, ramuannya adalah Pengadaan Barang/Jasa diatur untuk memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya atau yang disebut Value for money. Di samping itu, Pengadaan Barang/Jasa harus berkontribusi dalam peningkatan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan diusahakan agar pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan atau berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Pertanyaan lanjutannya adalah mengapa harus Value for money dan peningkatan penggunaan produk dalam negara dan peran UMKM serta pembangunan berkelanjutan?

Value for Money (VfM)

Istilah Value for Money jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Jadi ada baiknya di weblog ini tetap menggunakan frasa Value for Money. Value for Money merupakan persepsi seseorang terhadap nilai sesuatu yang sesuai dengan harganya. Nilai yang dimaksud bisa saja berbicara kuantitas, dan/atau kualitas, dan/atau hal lainnya yang berpengaruh terhadap nilai barang/jasa bagi orang tersebut.

Bagaimana cara mengetahui bahwa sesuatu baik barang/jasa tersebut dapat dikatakan Valued for Money? Hal ini akan dibahas pada posting khusus perihal Value for Money. Yang perlu diketahui bahwa dengan harga yang ada, barang/jasa tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dan mempunyai nilai manfaat yang semaksimal mungkin.

Peningkatan Produk Dalam Negeri (PPDN)

Cara ini bukan merupakan hal baru dalam dunia atau peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebelum jauh sebelum Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan telah membuat kebijakan ini. Namun sejak Perpres 54 tahun 2010 kebijakan ini lebih diperhatikan dan ditekankan lagi.

Hal ini ditandai dengan terbitnya perubahan peraturan kewajiban untuk perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang awalnya untuk paket pengadaan Rp. 5 M menjadi Rp. 1 M dari revisi-revisi Perpres 54 – 2010 tersebut. Tambahan lagi, Kementerian Perindustrian, memperbarui pedoman pelaksanaan TKDN tersebut di tahun 2014 yang memperbaharui peraturan Permenperin tahun 2011.

Pada Perpres 16-2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kebijakan peningkatan produk dalam negeri kembali digunakan. Hal ini dimaksudkan agar produk dalam negeri dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan memperkuat struktur industri dan meningkatkan perputaran roda ekonomi.

Mengapa demikian? Peningkatan penggunaan produk dalam negeri terkait dengan kebijakan lainnya yaitu peran UMKM. Seperti diketahui, banyak industri produk dalam negeri berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah. Jika meningkat penggunaan produk dalam negeri, maka akan meningkatkan struktur industri UMKM.

Peningkatan Peran UMKM

Telah dijelaskan di atas bahwa peningkatan industri UMKM akan memperkuat struktur industri Indonesia karena mayoritas industri di Indonesia adalah industri UMKM. Jika peran UMKM semakin ditingkatkan, maka terdapat perkuatan pondasi struktur industri. Jika struktur industri makin kuat maka perputaran ekonomi makin baik dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Berkelanjutan

Bahasa kerennya Sustainable Development. Apakah itu?

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (Wikipedia, menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987)

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa pembangunan yang saat ini ada, harus memperhatikan keberlangsungan kehidupan di masa mendatang. Tidak mengeksploitasi lingkungan namun memperbaiki. Namun tidak hanya lingkungan yang dijadikan isu pada pembangunan berkelanjutan, akan tetapi juga isu pembangunan ekonomi dan sosial.

Sekian dulu posting hari ini sebagai perenungan dan pencermatan awal perihal peraturan terbaru pengadaan publik di Indonesia, Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salam,

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.