Perpres 16 Tahun 2018: Mencermati Peraturan Pengadaan Pemerintah Terbaru #01

Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah telah terbit pada pertengahan bulan Maret 2018. Perpres PBJ terbaru yang menggantikan peraturan lama ini telah ditunggu-tunggu oleh insan pengadaan sejak berapa tahun lalu. Sejak tahun 2015, telah ada konsep perubahan peraturan PBJ ini. Penantian yang cukup lama sejak Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang direvisi terakhir dengan Perpres 04 tahun 2015.

Mengapa Perpres 16-2018 ini terbit?

Untuk mengetahui sebuah peraturan terbit, langkah pertama yang dilakukan adalah membaca latar belakang peraturan diterbitkan pada paragraf “Menimbang”. Apa bunyi pernyataan pertimbangan Perpres 16-2018 ini diterbitkan?  Mari disimak. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat di download di link ini. 

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan,

c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat beberapa kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Berdasarkan pertimbangan terbitnya Perpres 16-2018 dapat dianalisis berdasarkan mengapa Perpres ini perlu terbit mengganti peraturan yang lama.

Pertama, dikatakan PBJ Pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang berarti PBJ Pemerintah mempunyai peran yang penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pada setiap pemerintahan, rezim manapun, pastinya mempunyai tujuan untuk peningkatan perekonomian, yang salah satu cara merealisasikannya adalah pembangunan.

Pembangunan baik bidang ekonomi, sosial dan budaya, misalnya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan lainnya, membutuhkan adanya peralatan permesinan, bangunan konstruksi, sewa jasa dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dilakukan kegiatan untuk memperoleh peralatan, bahan atau material, sewa jasa tenaga profesional. Perolehan atau akuisisi terhadap peralatan, bahan atau material dan sewa jasa tenaga profesional ini disebut PENGADAAN.

Bayangkan jika perolehan terhadap peralatan, bahan atau material dan jasa tenaga profesional terhambat. Kemungkinan besar hal-hal yang perlu diwujudkan seperti bangunan konstruksi, permesinan dan lain-lain tidak akan diwujudkan secara nyata. Misalnya ketiadaan bus trans Jakarta akan menghambat jalannya salah satu moda transportasi publik. Tidak adanya tenaga kesehatan yang akan mengantarkan vaksin ke pengguna akan menyebabkan kesehatan masyarakat berkurang. Melalui gambaran di atas, dapat dipahami mengapa pengadaan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan daerah.

Sekian dulu postingan hari ini membahas peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi pertimbangan peraturan lama diganti. Postingan selanjutnya akan membahas pertimbangan kedua digantikannya peraturan yang terdahulu.

Salam,

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.