Billing Rate Konsultan: Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa standar remunerasi minimal tenaga ahli jasa konstruksi ditetapkan oleh Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka terbitlah Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan yaitu 3 November 2017. Oleh karena itu, dalam menentukan perhitungan remunerasi tenaga ahli jasa konsultan konstruksi sudah harus mengacu pada peraturan menteri ini.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2017 pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri, maka Menteri PUPR menerbitkan Keputusan Menteri PUPR No. 897/KPTS/M/2017 perihal besaran remunerasi minimal tenaga ahli jasa konsultan konstruksi yang dimaksudkan sebelumnya.

Berikut adalah link download untuk peraturan-peraturan di atas.

Beberapa referensi lain yang sering menjadi bahan pedoman standar pemberian batasan billing rate personil:

Semoga bermanfaat.

Salam Pengadaan,

SintaPosmaria.blog

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.