Arah Kebijakan PBJP Kementerian PUPR TA 2018

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 diselenggarakan rapat koordinasi Unit Layangan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan Kementerian PUPR. Rapat koordinasi bertempat di Auditorium Kementerian PUPR dan dibuka oleh Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono. Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan bagi kebijakan strategi dan menyamakan langkah kegiatan ULP dan Pokja di Kementerian PUPR.

Pada pembukaan Rakor ULP dan Pokja ini, Bapak Menteri PUPR menyampaikan bahwa pada penyerahan DIPA oleh Presiden, Kementerian PUPR dijadikan contoh untuk pengelolaan anggaran yang baik oleh Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PUPR telah melakukan pencapaian yang sangat baik dalam pengelolaan belanja negara. Pengelolaan belanja negara sangat terkait erat dengan pengadaan barang/jasa, oleh karena itu pencapaian kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR minimum harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Pada tahun anggaran 2018, Kementerian PUPR mengelola uang negara sebanyak 107 triliun rupiah, dengan 75 T rupiah merupakan belanja modal. Uang sebanyak itu, jika dibandingkan dengan korporasi, merupakan korporasi level internasional. Artinya Kementerian PUPR dalam pengelolaan uang negara dan pengadaan barang/jasa haruslah memperlihatkan kinerja yang bertaraf internasional.

Bapak Menteri menyatakan bahwa Kementerian PUPR sedang mengajukan untuk reorganisasi untuk mengusahakan kemandirian ULP. Hal ini ditandai dengan keluarnya Kepmen PUPR No. 914/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Kepmen ini dinyatakan bahwa ULP yang akan menetapkan dan menugaskan POKJA, di mana selama ini diusulkan oleh KPA dan dikukuhkan melalui SK Kepala ULP. Kemandirian ULP ini dimaksudkan agar ULP dapat menjadi organisasi yang berintegritas dan profesional, seperti yang dijargonkan pada lambang ULP Kementerian PUPR: Integritas dan Profesionalitas.

Setelah Bapak Menteri PUPR memberikan arahan, Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi, mempresentasikan detil kebijakan pengadaan barang dan jasa yang terbaru di Kementerian PUPR. Hal-hal yang baru yang ditegaskan dan mengkonfirmasi arahan Bapak Menteri adalah perihal kemandirian ULP dan penugasan personel pada POKJA ULP. Hal baru lainnya adalah adanya Tim Peneliti pada ULP yang bertugas membantu Kepala ULP mengawasi proses pemilihan.

Sesi selanjutnya adalah pemaparan dari Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), Bapak Dr. M. Adi Toegarisman. Paparan dengan judul Early Warning System Langkah Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa langkah Kejaksaan dalam menangani kejahatan korupsi adalah dengan tindakan pencegahan. Sebelumnya, dengan program penindakan, terlihat perilaku korupsi tidak habis-habisnya, bahkan bertambah. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dilansir akan membuat perilaku korupsi jauh lebih berkurang, karena sifatnya yang mengingatkan.

Salah satu program pencegahan yang digagas Kejaksaan adalah program  Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan atau sering dikenal dengan sebutan TP4, dimana untuk tingkat pusat TP4P dan di daerah TP4D. Pada saat ini, Kejaksaan sedang mengusulkan bahwa untuk program TP4 ini dijadikan permanen menjadi struktur tetap di organisasi Kejaksaan.

Pak Adi Toegarisman, Jampidsus, memaparkan bahwa dari beberapa sektor primadona, sektor pengadaan barang/jasa pemerintahlah yang menduduki posisi pertama yang paling rentan korupsi. Bapak Jampidsus juga mengingatkan peserta rakor agar jika pada awal pekerjaan ditengarai ada yang tidak beres, sebaiknya hal yang menyebabkan ketidakberesan tersebut untuk tidak dilanjutkan.

Area Rawan Korupsi

Pada setiap sesi dalam rakor tersebut diberikan waktu bagi peserta rakor untuk melakukan tanya jawab dan memberikan masukan. Banyak masukan dari anggota POKJA dan ULP perihal arah kebijakan Kementerian di bidang PBJ, begitu juga pertanyaan peserta kepada Bapak Adi Toegarisman (Jampidsus) terkait kerja insan PBJ dengan APH (Aparat Penegak Hukum). Dapat dikatakan keseluruhan acara Rakor ULP Kementerian PUPR se-Indonesia ini memberikan pencerahan dan menambah wawasan bagi peserta rakor.

Terakhir, penulis berharap semoga arah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PUPR ke depannya semakin menjadikan pengadaan yang kredibel di Kementerian PUPR dan instansi dalam binaan Kementerian, dan begitu juga dengan arah kebijakan pencegahan korupsi pengadaan barang jasa pemerintah di Kejaksaan.

Berikut ini adalah bahan paparan pada Rakor ULP Kementerian PUPR.

Catatan:

Perihal proporsi personil ULP pada halaman 12 belum menggunakan edisi revisi.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.