Undang Undang Jasa Konstruksi 2017

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang antara eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu, Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah terbit Januari 2017. UU Jasa Konstruksi tahun 2017 ini menggantikan Undang Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Apa saja hal-hal baru dari UU Jasa Konstruksi lama ke UU Jasa Konstruksi yang baru ini?

UU Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017 ini kabarnya telah diharmonisasi terhadap UU terkait seperti UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 28 tahun 208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang terkait. UUJK No.02 tahun 2017 terdiri dari 14 bab, bertambah 2 (dua) bab dari UUJK No. 18 tahun 1999. Hal-hal baru pada UUJK 02/2017 adalah sebagai berikut:

  • Tanggung Jawab dan Kewenangan
  • Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan
  • Tenaga Kerja Konstruksi
  • Sistem Informasi Jasa Konstruksi

UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi secara umum meliputi materi seperti yang tersebut di atas dan hal lainnya yaitu tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah perihal jasa konstruksi, usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan bidang jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, sistem informasi jasa konstruksi, penyelesaian sengketa, sanksi administratif dan ketentuan peralihan.

Terbitnya Undang Undang Jasa Konstruksi (UUJK) terbaru memberikan beberapa nuansa baru bagi pekerja konstruksi di Indonesia, khususnya bagi pekerjaan konstruksi yang dikelola pemerintahan. Mengapa dikatakan demikian? UU Jasa Konstruksi memberikan perlindungan kepada pemilik atau pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Bapak Yusid Toyib pada Kompas, yang menjelaskan bahwa “Kalau ada kegagalan konstruksi, polisi dan jaksa tidak masuk kecuali dalam pelaksanaan konstruksi ada pidana, ada orang meninggal…” Artinya, jika pekerjaan konstruksi masih dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan misalkan adanya kegagalan konstruksi, maka aparat penegak hukum tidak dapat memperkarakan kecuali ditemukan adanya pidana. Namun, jika bangunan atau konstruksi mengalami kegagalan setelah kontrak pekerjaan konstruksi berakhir, maka Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memperkarakan pekerjaan tersebut.

Hal yang tersebut di atas menjadi pembanding yang cukup ditunggu-tunggu bagi insan pekerja konstruksi di dalam pekerjaan pelaksanaan kontrak. UU No. 2 tahun 2017 ini memberkan nuansa ketenangan bagi pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan kontrak konstruksi. UU Jasa Konstruksi yang lama yaitu UU No. 18 tahun 1999 pasal 43 menyatakan bahwa jika terjadi ketentuan pidana terkait kesalahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi maka akan menghentikan proses konstruksi. Namun pada UU No. 2 tahun 2017 ketentuan di atas diubah pada pasal 86, dengan bunyi sebagai berikut:

  1. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
  2. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  3. Hal-hal tersebut dikecualikan dalam hal terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi

Oleh karenanya, jika terjadi ketentuan pidana pada sebuah pelaksanaan pekerjaan kontruksi, berdasarkan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini, tidak akan menghentikan proses pelaksanaan kontrak konstruksi.

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) telah melakukan kegiatan Sosialisasi Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut. Sosialisasi tersebut sangat membantu insan pekerja konstruksi untuk memahami peluang dan tantangan dalam pekerjaan konstruksi. Akan tetapi, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dalam mensosialisasikan UU Jasa Konstruksi terbaru tersebut. Pemerintah daerah baik pemerintah provinisi dan pemerintah kota/kabupaten diharapkan juga untuk dapat melanjutkan sosialisasi UU Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017 tersebut. Himbauan Kementerian PUPR tersebut dapat dilihat di website Kementerian PUPR melalui berita pada link ini.

Berikut ini adalah link download:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.